(AN-8) Strategi Peningkatan Kinerja Aparat Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kediri

BAB I 
PENDAHULUAN

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

1.1.   Latar Belakang

  Lebih dari tiga dasa warsa Program Keluarga Berencana Nasional dilaksanakan di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut telah banyak hasil yang dicapai, salah satu bukti keberhasilan program antara lain semakin tingginya angka pemakaian kontrasepsi (prevalensi) berdasarkan pendataan keluarga tahun 2003 di Kabupaten Kediri memperlihatkan proposi peserta KB untuk semua cara tercatat sebesar 211.703 akseptor atau 74,85  %, dari PUS sebesar 282.821.

Angka prevalensi yang dicapai ini telah dapat memberikan kontribusi cukup besar terhadap turunnya angka fertilitas, pada saat awal program KB dimulai angka fertilitas di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 5,61 per wanita PUS, di tahun 1980 angka TFR telah turun menjadi 4,68 per wanita PUS,  di tahun 1987 telah dapat ditekan menjadi 3,39, sedangkan pada tahun 1990 semakin turun menjadi 3,31, berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2003 TFR menjadi 2,01.

Semakin berkurangnya angka kelahiran di Kabupaten Kediri dengan sendirinya berpengaruh terhadap angka pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin menurun memberikan dampak pada jumlah penduduk secara keseluruhan. Hasil pendataan keluarga tahun 2003 di Kabupaten Kediri, yang terbagi 23 Kecamatan memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 1.460.271 jiwa, terdiri dari 727.094 jiwa penduduk laki-laki dan 733.177 jiwa  penduduk perempuan. Nampaknya kepadatan penduduk berada di ibu kota Kabupaten yaitu Kecamatan Pare yang terdiri dari 18 Desa dengan jumlah penduduk sebesar 141.542 jiwa terdiri dari 70.674 jiwa penduduk laki-laki dan 70.868 jiwa penduduk perempuan sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) relatif besar yaitu 25.114. Tentunya hasil yang dicapai ini bukan hanya merupakan dampak dari program KB semata tetapi juga karena adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah maupun berbagai dukungan dari lintas sektoral

Kebijakan-kebijakan pembangunan seperti pengendalian pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk, serta peningkatan taraf hidup masyarakat telah dilakukan, usaha tersebut diterapkan dalam bentuk program, salah satu diantaranya adalah Program Keluarga Berencana Nasional.

Program Keluarga Berencana Nasional pada hakekatnya adalah merupakan program masyarakat yang menghimpun dan mengajak semua potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia.. 

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

Read More

(AN-7) Penerapan Ilmu Administrasi Terhadap Peningkatan Kreatifitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

A. Latar Belakang Masalah

            Setiap Organisasi memiliki tujuan utama dalam kegiatan usahanya. Dalam mencapai tujuan Organisasi tersebut diperlukan proses penyelenggaraan dari setiap bidang-bidang yang ada dalam Organisasi untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Organisasi. 

Dalam pencapaian tujuan organisasi diperlukan adanya tenaga kerja atau pegawai yang potensial dan mampu berkreatifitas kerja dengan baik tetapi juga memerlukan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep ilmu administrasi yang baik sehingga tercipta suasana pekerjaan yang rapih, tertib, dinamis dan mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Proses dalam pencapaian tujuan Organisasi dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada secara bersama-sama tersebut dinamakan “Administrasi” (administration).[1]Sebagaimana diungkapkan oleh Sondang P. Siagian, bahwa “administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.”[2]

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

Read More

(AN-6) Peranan Kesejahteraan Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Dan Prestasi Kerja Pegawai Pada PT. Arjaka Indotrans Jakarta Bidang Eksport & Import

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya industrialisasi pada saat ini banyak bermunculan perusahaan - perusahaan besar dan kecil untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat khususnya dalam bidang Eksport dan Import seperti PT. Arjaka Indotrans Jakarta. Kesemua itu tidak lepas dari peran serta tenaga, kerja yang merupakan kebutuhan yang sangat utama didalam melaksanakan atau menj alankan usahanya.

Tenaga kerja manusia sering disebut sebagai karyawan atau buruh adalah terkait dengan keahlian yang diperlukan perusahaan sehingga mendapatkan imbalan berupa uang atau barang sebagai balas jasa atas tenaga, pikiran dan kemampuan yang mereka berikan kepada perusahaan. Menurut Drs. Malayu Hasibuan (2000 : 20) "Kesejahteraan pegawai adalah balas jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan, bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki agar produktivitas kerjanya meningkat."

Gambaran umum kerja merupakan hakikat kehidupan. manusia. Selama manusia hidup, harus selalu bekerja. Dapat dikatakan bekerja merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai bagian yang paling dasar, bekerja juga dapat membenlan status tertentu bagi seseorang di masyarakat yang ada di lingkungarmya. Di samping itu bisa mengikat individu lain baik yang bekerja atau tidak sehingga kerja akan memberikan isi dan makna bagi kehidupan manusia yang bersangkutan terutama apabila diberikan penilaian yang layak terhadap peningkatan produktivitas kerjanya.

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

Read More

DERETAN JUDUL SKRIPSI GRATIS

Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di secretariat kabupaten …(IPM_34)	DOWNLOAD
Kepemimpinan Camat Di Kantor Kecamatan …..Kabupaten….(IPM_29)	DOWNLOAD
Kemampuan Aparatur Negara Dalam Pelayan Izin Mendirikan Bangunan (imb) Di Kota…(IPM_28)	DOWNLOAD
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Persada (Pnpm Mp) Di Kecamatan …. Kabupaten…(IPM_26)	DOWNLOAD
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Persada di Kel…..Kec… Kab…(IPM_25)	DOWNLOAD
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota… (IPM_24)	DOWNLOAD
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuddayaan Di Kbupaten …. (IPM_23)	DOWNLOAD
Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersubsidi Di Puskesmas…. Kec… Kab.. (IPM_22)	DOWNLOAD
Dampak Kampaye Terhadap Perolehan suara pada pemilihan umum kepala daerah Kota … periode…/… (IPM_20)	DOWNLOAD
Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan… Kora…(IPM-19)	DOWNLOAD
Analisis Peran Pemerintah Kota Terhadap Perkelahian Antar Kelompok Di Kota…(IPM-18)	DOWNLOAD
Analisa Pemerintah Daerah Dalam PengendalianPertumbuhan Penduduk (Studi Tentang Peran Pemerintah Dalam PengendalianPertumbuhan Penduduk Di Kec…Kab…) (IPM-17)	DOWNLOAD
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di           kab…(IPM-16)	DOWNLOAD
Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kota…(IPM-15)	DOWNLOAD
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektor Pada Badan Kepegawaian Daerah Kab…(IPM-14)	DOWNLOAD
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Di Kecamatan ...(AN-20)	DOWNLOAD
Peranan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlet (IPM-13)	DOWNLOAD
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pertanian Di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (IPM-12)	DOWNLOAD
Peranan Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Kota Baubau (Studi Kasus Pada Kecamatan Wolio, Tahun 2009-2011) (IPM-11)	DOWNLOAD
Peran Dppkad Dalam Manajemen Keuangan Daerah (Studi Tentang Pengelolaan Pad) (IPM-10)	DOWNLOAD
Perilaku Birokrasi Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar) (PMT-9)	DOWNLOAD
Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Cabang Taekwondo (IPM-6)	DOWNLOAD
Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tingkat Kecamatan (Suatu Studi Pada Kantor Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ) (AN-19)	DOWNLOAD
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Perijinan Tempat Usaha Di Kabupaten Magetan (AN-18)	DOWNLOAD
Mekanisme Perencanaan Dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan ( Studi Pada Bappeda Kabupaten Magetan ) (AN-17)	DOWNLOAD
Budaya Politik Santri Pada Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Muhammadiyah, Makassar (AN-16)	DOWNLOAD
Analisis Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (AN-15)	DOWNLOAD
Tokoh Masyarakat Dan Perilaku Memilih (Studi Tentang Perilaku Memilih Tokoh Masyarakat Pada Pilkada 2006 Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat) (AN-14)	DOWNLOAD
Perjuangan Politik Kaum Perempuan Di Kuwait : Kendala Dan Prospeknya (AN-13)	DOWNLOAD
Pengawasan Dprd Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). (Studi Kasus : Perda No 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pasar) (AN-12)	DOWNLOAD
Korelasi Antara Koordinasi Kepala Desa Dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kb Mandiri Di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri (AN-11)	DOWNLOAD
Strategi Peningkatan MentalitasKewira-Usahaan (Studi Kajian Tentang Mentalitas Kewirausahaan Di Kota Blitar)(AN-10)	DOWNLOAD
Pengaruh Efektifitas Pemimpin TerhadapKepuasan Kerja Penera (Studi Kasus Pada Kantor Disperindag Propinsi Jawa Timur)(AN-9)	DOWNLOAD
Strategi Peningkatan Kinerja AparatBadan Pengawasan Daerah Kabupaten Kediri (AN-8)	DOWNLOAD
Penerapan Ilmu Administrasi TerhadapPeningkatan Kreatifitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Karangwareng KabupatenCirebon (AN-7)	DOWNLOAD
Peranan Kesejahteraan Dalam UpayaMeningkatkan Disiplin Dan Prestasi Kerja Pegawai Pada PT. Arjaka IndotransJakarta Bidang Eksport & Import (AN-6)	DOWNLOAD
Peranan Komputer Dalam PengelolaanAdministrasi Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo (AN-5)	DOWNLOAD
Efektivitas Pelaksanaan PemungutanPajak Bumi dan Bangunan Di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai TimurKabupaten Sinjai (AN-4)	DOWNLOAD
Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres No. 55 Tahun 1993di Kabupaten Daerah Tingkat II (AN-03)	DOWNLOAD
ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH(KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE) (AN-02)	DOWNLOAD
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEMPATAN JABATAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG... (AN-01)	DOWNLOAD

Read More

(AN-5) Peranan Komputer Dalam Pengelolaan Administrasi Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dewasa ini, dimana dunia semakin terasa sempit karena kemajuan teknologi, terutama di bidang informasi, komunikasi dan teknologi, terlihat tuntutan tugas bagi semua pihak yang semakin meningkat dan semakin berat. Dikalangan organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mereka terasa perlunya penyelesaian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan cepat, berdaya guna dan berhasil guna.

Proses pelaksanaan administrasi dapat dipercepat dan dipertepat serta praktis dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, di samping dengan menggunakan cara kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, organisasi dan manajemen yang moderen.

Administrasi, organisasi dan manajemen yang moderen itu hanya dapat terwujud apabila manusia sebagai pelaksananya berpikiran moderen dan maju atau disebut juga manusia moderen. Manusia moderen adalah mereka yang sadar dan berusaha meningkatkan “mutu hidupnya”. Mutu hidup itu hanya dapat terwujud apabila ia bekerjasama dengan orang lain dalam berbagai bentuk organisasi (organisasi pemerintah, organisasi niaga dan organisasi kemasayarakatan lainnya).

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

Read More

(AN-4) Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis-jenis pajak sangat potensil dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensil dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

Read More

(AN-02) ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH (KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE)

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan paradigma studi ilmu administrasi negara sangat cepat dan mengikuti perubahan lingkungan yang mempengaruhinya. Seperti studi yang sistematis yang dilakukan oleh Nicholas Henry (1995) yang mengelompokkan paradigma administrasi negara atas; (a) dikhotami politik administrasi, (b) paradigma prinsip-prinsip administrasi negara, (c) paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik, (d) paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi, dan (e) paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara sampai pada tahun 1970. Setelah tahun 1970, paradigma administrasi negara berkembang menjadi paradigma administrasi pembangunan (J.B Kritiadi:1997). Dalam paradigma ini peran pemerintah dalam pembangunan negara-negara berkembang sangatlah besar. Oleh karena itu menurut Abdullah (1984) peran administrasi pembangunan dalam proses pembangunan adalah sebagai ”Agen of Change”. Hal ini berarti proses perencanaan, perumusan kebijaksanaan, implementasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan semuanya dilakukan oleh pemerintah.

Studi yang dilakukan oleh David Osborne dan Gaebler (1992) menggugat tesis tersebut, bahwa pemerintah tidaklah cukup mampu untuk melakukan sendiri kegiatan sektor publik; pemerintah tidak memiliki cukup biaya untuk membiayai kegiatan sektor publik. Oleh karena itu keterlibatan unsur swasta, masyarakat dan kelembagaan masyarakat lainya dalam menyelenggarakan sektor publik merupakan pilihan tepat untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah peran pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan sektor publik berubah, dimana tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam proses pembangunan, tetapi pihak swasta, kelembagaan masyarakat dan LSM merupakan tiga pilar utama yang harus berperan aktif dalam melakukan proses pembangunan.

Untuk mendapatkan File Dalam Bentuk MS Word, Klik Disini!

DOWNLOAD

Read More